Crimebatanghari.com – Jambi | Banjir parah kembali melanda kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi, tepatnya di depan kawasan pembangunan Jambi Business Center (JBC). Genangan air yang mencapai paha orang dewasa tersebut tidak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memicu kemarahan publik dan sorotan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Provinsi Jambi.
Warga menyebut banjir sudah menjadi langganan setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi. Kawasan padat penduduk seperti RT 02 hingga RT 11 di Kelurahan Simpang Empat Sipin, menjadi korban utama. Mereka mengeluhkan kondisi drainase yang tak lagi mampu menampung volume air hujan. “Hampir setiap hujan deras, kami pasti kebanjiran. Ini bukan lagi musibah biasa, tapi akibat dari pembangunan yang tidak memikirkan lingkungan,” kata Eva, warga setempat.
Dugaan kuat mengarah pada proyek superblok JBC yang dinilai mengabaikan aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunannya. Hingga kini, kolam retensi yang seharusnya menjadi penahan limpahan air belum juga dibangun, meskipun sudah sering diingatkan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Prof. Aswandi, pakar hidrologi dari Jambi, menilai bahwa kawasan Simpang Mayang membutuhkan perhitungan hidrologi jangka panjang dan pembangunan kolam retensi yang tepat guna. Menurutnya, persoalan banjir ini tidak bisa dianggap remeh karena bisa berdampak serius terhadap kualitas hidup masyarakat. “Jangan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mengukur daya dukung lingkungan,” ujar Prof. Aswandi.
Kemarahan juga datang dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, dengan tegas menyatakan bahwa jika pihak pengembang JBC tetap membandel dan tidak mengindahkan peringatan soal kolam retensi, maka pembangunan proyek tersebut bisa dihentikan. “Kami sudah berkali-kali mengingatkan. Kalau tidak juga dilaksanakan, DPRD akan mengambil sikap tegas,” katanya.
Dinas PUPR sendiri mengakui bahwa desain kolam retensi memang sudah diajukan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, namun hingga kini belum ada keputusan izin pembangunan. Sementara itu, proyek JBC terus berjalan, seakan mengabaikan keresahan dan penderitaan warga yang terdampak banjir .
Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. Pemerintah, DPRD, dan pemangku kepentingan lain harus segera bertindak, sebelum bencana ini berubah menjadi krisis yang lebih besar.
(Crime Batanghari – Redaksi)
Leave a Reply